JATENGPOS. CO. ID, JEPARA — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya percepatan eliminasi tuberkulosis (TB) melalui perluasan skrining (pelacakan), pencegahan, dan pengobatan hingga tingkat desa.
Hingga 9 Oktober 2026, dari total 8.563 desa/kelurahan di Jawa Tengah, sudah ada 421 desa/kelurahan yang berstatus Desa/Kelurahan Siaga TB.
Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Tengah Sumarno mengatakan, keterlibatan pemerintah desa dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mempercepat penemuan kasus serta memastikan pasien TB mendapatkan penanganan yang tepat.
“Penanggulangan TB tidak dapat dilakukan sendiri, melainkan membutuhkan sinergi dan dukungan seluruh pihak, baik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pemerintah kabupaten/kota,” kata Sumarno saat mewakili Gubernur Ahmad Luthfi dalam Deklarasi Desa Siaga TB di Pendopo Kabupaten Jepara, Selasa, 13 Oktober 2026.
Berdasarkan data hingga 9 Oktober 2026, penemuan kasus TB di Jawa Tengah mencapai 68.617 kasus atau 65,08 persen, dengan persentase pasien yang memulai pengobatan sebesar 91,76 persen.
Adapun keberhasilan pengobatan TBC sensitif obat mencapai 84,07 persen, sedangkan TB resisten obat sebesar 79,54 persen. Sementara itu, pemberian Terapi Pencegahan Tuberkulosis (TPT) baru mencapai 23,31 persen dari target 326.038 kasus.
Menurut Sumarno, capaian tersebut perlu diikuti dengan penguatan upaya pencegahan, terutama bagi masyarakat yang memiliki kontak erat dengan pasien TBC. Penemuan kasus sejak dini, pemeriksaan diagnostik, dan tindak lanjut pengobatan harus dilakukan secara terintegrasi.
Pemprov Jateng juga mendorong integrasi program Active Case Finding (ACF) TB dengan layanan kesehatan primer. Integrasi tersebut diharapkan menyelaraskan skrining, rujukan, pencatatan, hingga tindak lanjut pasien.
Hingga 12 Oktober 2026, program CKG di Jawa Tengah telah melayani 18,8 juta orang. Sementara itu, program Dokter Spesialis Keliling (Speling) yang dilakukan oleh Pemprov Jateng telah dilaksanakan sebanyak 1.857 kali pelayanan dengan sasaran sekitar 131.500 orang.
Sumarno juga meminta dukungan Kementerian Kesehatan untuk memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, memperluas akses pemeriksaan diagnostik, meningkatkan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, serta mendukung inovasi ACF yang dikembangkan daerah.
Selain itu, ia berharap pemerintah kabupaten/kota semakin memprioritaskan penanggulangan TB melalui perencanaan, penganggaran, koordinasi lintas perangkat daerah, serta penguatan dukungan hingga tingkat desa.
Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus mengatakan, evaluasi program penanggulangan TB perlu terus dilakukan untuk memastikan upaya pencegahan dan pengobatan berjalan efektif.
Ia mengapresiasi pelaksanaan skrining ketat terhadap kontak erat pasien TB di Kabupaten Jepara. Dari target 161 titik skrining, kegiatan tersebut telah berlangsung di 107 titik.
“Artinya, program ini sudah berjalan sangat baik. Jadi, tiap tahun kita evaluasi agar makin baik,” katanya.
Menurut Benyamin, tantangan penanggulangan TB bukan hanya memastikan pasien menjalani pengobatan, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan dan pencegahan sebelum jatuh sakit.
Ia menyebutkan, pengobatan TBC di Indonesia sudah berjalan cukup baik. Namun, upaya pencegahan perlu terus diperkuat, salah satunya melalui pemberian obat pencegahan bagi kontak erat yang memenuhi indikasi medis.
“Kontak erat itu harus mendapatkan obat pencegahan,” ujarnya.
Benyamin menambahkan, program CKG menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengubah kebiasaan masyarakat agar lebih peduli terhadap kondisi kesehatannya. Melalui pemeriksaan dan skrining, risiko penyakit diharapkan dapat diketahui lebih awal sehingga penanganan bisa dilakukan sebelum kondisi memburuk.
Ia juga menyoroti pelaksanaan CKG di Jawa Tengah yang didukung program Speling. Menurutnya, kedua program tersebut membantu memperluas jangkauan pelayanan kesehatan kepada masyarakat.
Ia berharap penguatan skrining dan pencegahan TB dapat berkontribusi terhadap penurunan angka kesakitan sekaligus meningkatkan usia harapan hidup masyarakat dalam kondisi sehat.
Melalui deklarasi Desa Siaga TB, pemerintah berharap pemerintah desa, fasilitas pelayanan kesehatan, kader, organisasi masyarakat, dan warga dapat terlibat aktif dalam edukasi, penemuan kasus, pendampingan pasien, serta pencegahan penularan TB. (ucl)
