JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Kudus sekaligus Ex-Officio Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kudus, Eko Djumartono, meminta seluruh pihak untuk saling menahan diri menyikapi polemik yang terjadi antara BPBD dan Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kudus.
Perselisihan yang sempat memicu ketegangan tersebut dinilai berawal dari masalah komunikasi, serta kesalahpahaman terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) pembagian kewenangan antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penanganan bencana, khususnya kebakaran pemukiman.
Eko menegaskan bahwa Pemkab Kudus telah mengkaji pembagian peran dan tanggung jawab teknis antara BPBD dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang menaungi Pemadam Kebakaran (Damkar). Langkah ini diambil untuk memperjelas batas kewenangan utama serta peran pendukung (supporting system) di lapangan.
‘’Kami minta kedua pihak saling menahan diri. Masalah ini akan segera kami komunikasikan. Pemerintah daerah bersama BPBD, Satpol PP, dan seluruh organisasi relawan akan duduk bersama untuk mencari solusi terbaik,’’ ujar Eko, saat dihubungi, Senin (9/11) siang.
Diketahui, polemik ini mengemuka ke publik setelah muncul kebingungan di masyarakat mengenai pelaporan kejadian kebakaran pemukiman. Selama ini, sebagian besar laporan darurat dari warga justru masuk melalui jaringan relawan dan BPBD.
Namun, regulasi teknis membatasi kewenangan penanganan utama kebakaran pemukiman di bawah ranah Damkar/Satpol PP, sehingga batasan SOP tersebut sempat memicu benturan persepsi di tingkat relawan.
Selain persoalan SOP, keberadaan dan lokasi sekretariat FRPB juga menjadi salah satu poin yang disorot. Sekda menyatakan siap memfasilitasi pencarian solusi lokasi sekretariat yang memadai jika wadah komunikasi relawan tersebut tidak lagi berkantor di area BPBD Kudus.
‘’Masing-masing pihak punya versi sendiri mengenai siapa yang benar atau salah. Namun, pada intinya ini hanya masalah komunikasi. BPBD dan relawan itu saling membutuhkan. Pekerjaan pemerintah ini sangat terbantu oleh kehadiran teman-teman relawan yang bekerja tanpa pamrih,’’ tegasnya.
Pihaknya berharap, BPBD dapat merangkul dan memanfaatkan potensi para relawan secara optimal melalui sinergi yang harmonis. Rencana pertemuan lintas sektoral dan pemanggilan seluruh elemen organisasi relawan dalam waktu dekat diharapkan mampu menyelesaikan polemik secara tuntas demi mengutamakan pelayanan keselamatan masyarakat Kudus.
Sebelumnya, ketegangan antara Forum Relawan Penanggulangan Bencana (FRPB) Kudus dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kudus mendadak mencuat ke publik. Aksi protes kekecewaan para relawan kebencanaan memuncak, setelah salah satu anggota FRPB nekat membakar kaos bertuliskan BPBD Kudus. Menyusul pengusiran sekretariat mereka dari lingkungan kantor instansi tersebut. (han/rit)
