SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah Setya Ari Nugroho memberikan catatan kritis sekaligus apresiasi terhadap pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Jawa Tengah, menyongsong SPMB 2026.
Mengacu data Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) Jawa Tengah, daya tampung SPMB 2026 untuk 362 SMA Negeri dan ratusan SMK Negeri akan didominasi tiga jalur utama. Yaitu, zonasi/domisili minimal 33% termasuk 5% kuota khusus wilayah minim sekolah negeri. Afirmasi minimal 32% untuk keluarga Desil 1-3, disabilitas 2%, panti asuhan 3%, dan anak tidak sekolah 2%, serta Prestasi maksimal 50%.
Sementara jalur mutasi dialokasikan maksimal 5%.
Khusus SMK Negeri Boarding, pendaftaran dibuka lebih awal pada 13 Maret – 3 April 2026 di SMKN Jateng Semarang dan sekolah boarding lainnya, disusul SMA umum pada Juni 2026.
Setya Ari Nugroho menyebut, keterisian daya tampung SPMB 2025 yang mencapai 99,12% sebagai capaian yang patut diapresiasi. Namun ia menyoroti data afirmasi yang masih menyisakan pekerjaan rumah.
“Dari 72.793 calon murid jalur afirmasi tahun 2025, hanya 62.145 yang berhasil terserap. Artinya sekitar 10.600 anak dari keluarga tidak mampu, penyandang disabilitas, anak panti, dan anak tidak sekolah belum terjangkau sistem. Ini pekerjaan rumah kita bersama,” tegas Ari saat diwawancara, Selasa, (28/4/ 2026).
Menurutnya, tingginya kuota afirmasi minimal 32% di SPMB 2026 tidak boleh hanya berhenti di atas kertas. Ia mendorong perubahan paradigma dari pasif menunggu pendaftar menjadi aktif menjemput.
“Saya mendorong Dinas Pendidikan bersinergi dengan Dinas Sosial dan pemerintah desa untuk melakukan pemetaan _by name by address_. Jangan hanya membuka pendaftaran dan menunggu. Afirmasi sejati adalah menjemput mereka yang tidak tahu cara mendaftar, tidak punya akses internet, atau bahkan tidak paham ada jalur khusus untuk mereka,” ujar legislator PKS itu.
Ari menambahkan, sinergi lintas sektor menjadi kunci agar kuota afirmasi 32% di SMA dan 15% di jenjang SD benar-benar terserap. Ia meminta Pemprov Jateng memastikan sosialisasi SPMB 2026 menjangkau kantong-kantong kemiskinan dan kelompok rentan sejak dini, mengingat seleksi SMK Boarding sudah dimulai Maret 2026.
“SPMB bukan sekadar soal angka daya tampung. Ini tentang keberpihakan negara untuk memastikan tidak ada anak Jawa Tengah yang tertinggal hanya karena miskin atau berkebutuhan khusus. DPRD akan mengawal ketat agar target afirmasi ini tercapai, tidak hanya terserap di statistik,” pungkasnya. (adv)
