JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen meminta agar data yang dihasilkan dalam Sensus Penduduk Tahun 2020 (SP2020) mendatang benar-benar menghasilkan data yang valid dan tidak ada lagi kesimpangsiuran antara data yang tercatat dengan kondisi di lapangan. Pasalnya, angka-angka yang terdapat dalam data tersebut merupakan dasar pemerintah daerah untuk membuat program dan kebijakan, khususnya untuk menanggulangi kemiskinan.
“Kebijakan yang diambil pemerintah daerah sangat bergantung pada data yang valid. Sebab agar pembangunan berhasil pemerintah mengambil kebijakan yang tepat berdasarkan data yang valid. Sehingga kesimpangsiuran data, khususnya data kependudukan akan membuat program tak bisa tepat sasaran dan efektif. Karena itu SP2020 ini menjadi kesempatan untuk memperbaiki kesimpangsiuran yang ada,” tandasnya saat membuka Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) Persiapan SP2020 Provinsi Jawa Tengah di Hotel Best Western Solo Baru, Senin (9/12).
Apalagi, lanjutnya, data SP2020 nantinya akan menjadi satu data kependudukan sebagai wujud kolaborasi sejumlah dinas terkait dengan Badan Pusat Statistik (BPS). Mulai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesehatan, Pemberdayaan Masyarakat Perlindungan Perempuan dan Anak, Komunikasi dan Informasi, Badan Perencana Pembangunan serta dinas-dinas terkait lainnya.
“SP2020 ini sekaligus menjadi wujud integrasi dan solusi penyelesaian polemik terkait data kependudukan. Apalagi metode yang digunakan juga tidak lagi wawancara namun meregistrasi diri sendiri. Sehingga lebih efisien dari sisi biaya. Karena itu, mari kita manfaatkan forum ini sebaik-baiknya, sehingga SP2020 bisa tersosialisasikan dengan baik ke masyarakat untuk data yang valid,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng, Sentot Bangun Widoyono mengatakan, dalam melakukan pendataan untuk menghadirkan satu data kependudukan, tidak bisa dilakukan sendiri. Karena itu, BPS menggandeng pihak-pihak terkait dalam melakukan SP2020 yang bakal dilaksanakan Maret dan Februari tahun depan.
Selain itu, SP2020 juga akan menggunakan Mlmetode kombinasi dengan memanfaatkan data administrasi kependudukan dari Kemendagri dalam menyambut satu data kependudukan.
“Metode yang akan digunakan secara online menggunakan gadget. Sehingga dalam pendataan nantinya warga melakukan pendaftaran sendiri mengisi data sendiri melalui gadgetnya. Kalau nanti ada yang tercecer atau pun data yang ada meragukan, baru kemudian petugas turun ke cek lapangan dan pendataan melalui wawancara,” paparnya.
Dan saat turun di lapangan pun, petugas hanya berbekal android atau gadget. “Kami beberapa kali melakukan uji coba dan gladi bersih agar sensus penduduk berjalan lancar dan hasil sensus penduduk menjadi valid,” kata Sentot.
Karena itu, perubahan metodologi ini perlu disosialisasikan ke instansi lain. “Itu pula yang menjadi tujuan rakor ini. Sebagai upaya konsolidasi antara BPS Jateng dengan pemda terkait dalam perubahan implementasi,” imbuhnya. (Jay/bis/rit)
