SEMARANG- Wabah penyakit Difteri yang melanda berbagai daerah di Indonesia membuat masyarakat prihatin. Setidaknya ada 23 provinsi yang melaporkan kejadian luar biasa (KLB) di daerahnya akibat penyakit mengerikan ini. Termasuk di Jawa Tengah, dua balita penderita Difteri meninggal, yakni di Kota Semarang dan Kabupaten Karanganyar.
Anggota Komisi IX DPR RI H Imam Suroso, SH, S.Sos, MM menilai terjangkitnya wabah Difteri hampir di seluruh Provinsi di Indonesia harus mendapat perhatian serius dari pemerintah. Penyakit mematikan yang kebanyakan menyerang anak-anak ini harus benar-benar mendapatkan penanganan secara tuntas.
Melihat dari penyebaran wabah pemerintah bisa melakukan pemetaan agar penanganannya dapat focus. Pihaknya tidak ingin kasus yang membuat masyarakat was-was ini semakin menyebar luas. Pemerintah harus melokalisir setiap mendapatkan temuan agar dapat segera tertangani.
“Saya prihatin atas kejadian penyakit Difteri di Jawa Tengah yang menyerang bayi di Semarang dan Karanganyar. Kami (Komisi IX DPR, red) berharap Kementerian Kesehatan (Kemenkes) segera menangani secara tuntas. Jangan sampai masyarakat dibuat menderita karena wabah penyakit ini,” ujar Imam Suroso saat dihubungi Jateng Pos dari Semarang, Rabu (13/12).
Anggota Fraksi PDIP dari Daerah Pemilihan (Dapil) III Jawa Tengah (Pati, Rembang, Blora, dan Grobogan, red) ini mengkritisi kinerja Kemenkes yang belum maksimal hingga muncul penyakit ini. Kemenkes harusnya membuat kebijakan yang memproritaskan pelayanan kesehatan sekaligus pencegahan penyakit yang membahayakan.
“Kejadian ini harus segera ditangani karena berpotensi berjangkit dari satu daerah ke daerah lain. Apalagi mobilitas masyarakat kita sangat tinggi. Seandainya jauh-jauh hari pemerintah mengantisipasinya, maka kejadian luar biasa ini besar kemungkinan dapat dicegah,” paparnya.
Menurutnya, mewabahnya Difteri ini akibat kurang maksimalnya kinerja Kemenkes dalam program imunisasi nasional. Karena itu perlu ada evaluasi dan koreksi. Ia menilai program imunisasi belum maksimal dan lengkap sesuai dengan periodesasinya.
“Masih ada bayi yang tidak mendapatkan DPT. Tidak hanya itu, yang mendapatkan DPT pun rata-rata di bawah usia satu tahun. Setelah itu, di usia dewasa mereka tidak mendapatkan imunisasi lagi,” tandas politisi kelahiran Pati ini.
Selain itu, Imam Suroso mengingatkan agar Kemenkes memastikan ketersediaan antibiotik dan anti serum Difteri, sebagai langkah cepat dalam merespons penderita Difteri. Ketersediaan dan langkah cepat dalam menangani penderita untuk meminimalisir dampak lanjutan bagi penderita.
“Kualitas vaksin juga perlu diperhatikan karena ada temuan penderita yang telah melakukan imunisasi lengkap namun masih terkena Difteri. Kita minta masalah ini diperhartikan, kualitas vaksin harus dipastikan mampu menangkal virus yang masuk ke tubuh,” imbaunya.
Menurutnya, jika pertimbangan tersebut dijalankan maka masyarakat tidak perlu khawatir terindap wabah Difteri. Kualitas vaksin yang baik dimungkinkan tidak akan terjadi lagi mutasi virus yang lebih cepat. Ia berharap ada penelitian terkait efektivitas vaksin.
“Saya minta Kemenkes dan juga Kepala Dinas di daerah lebih proakfif dalam menangani masalah Difteri. Kami (Komisi IX DPR, red) siap memperjuangkan anggaran sesuai yang dibutuhkan. Kami juga mengimbau masyarakat agar jangan takut membawa bayinya ke rumah sakit atau puskesmas untuk mendapatkan pelayanan imunisasi sesuai umum dan kebutuhannya,” tandasnya. (muz/biz)
