JATENGPOS.CO.ID SEMARANG – Angka perceraian di Jawa Tengah masih menjadi perhatian serius. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat sekitar 67.500 kasus perceraian sepanjang tahun 2025, dengan faktor ekonomi menjadi salah satu penyebab utama yang paling sering muncul di pengadilan agama.
Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong penguatan ekonomi keluarga sebagai salah satu langkah strategis untuk menekan angka perceraian. Menurutnya, ketidakstabilan finansial dalam rumah tangga sering kali menjadi pemicu konflik yang berujung pada perceraian.
“Masalah ekonomi dalam keluarga bukan hanya soal uang, tetapi juga tentang ketenangan, tanggung jawab dan keharmonisan rumah tangga. Jika ekonomi keluarga kuat, banyak konflik dapat dicegah sejak dini,” katanya.
Ia menekankan bahwa penguatan ekonomi keluarga harus dilakukan secara holistik. Mulai dari pemberdayaan usaha mikro dan kecil, peningkatan keterampilan kerja, hingga akses permodalan yang lebih mudah bagi pasangan muda.
Heri juga mendorong program-program pemerintah yang mendukung kemandirian ekonomi perempuan, karena banyak kasus perceraian gugat berasal dari istri yang merasa tidak mendapat nafkah yang memadai.
Heri melihat bahwa perceraian bukan hanya berdampak pada pasangan suami istri, tetapi juga pada anak-anak yang menjadi korban paling rentan.
“Anak dari keluarga broken home sering kali mengalami gangguan psikologis, putus sekolah, hingga kesulitan dalam membangun rumah tangga di masa depan. Oleh karena itu, pencegahan perceraian melalui penguatan ekonomi keluarga merupakan investasi jangka panjang bagi kualitas generasi mendatang,” jelasnya.
Selain itu, ia menyarankan agar program pemberdayaan ekonomi keluarga dikaitkan dengan pendidikan pra-nikah dan konseling pernikahan yang lebih intensif.
“Rumah tangga yang harmonis adalah pondasi masyarakat yang kuat. Mari kita bangun ekonomi keluarga yang tangguh agar setiap pernikahan dapat bertahan dan membawa keberkahan,” katanya.
“Berkurangnya angka perceraian bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat untuk menjaga keutuhan keluarga sebagai unit terkecil bangsa,” pungkasnya. (sgt)
