RDTR Sukolilo-Tambakromo Diminta Akomodasi Aspirasi Warga


JATENGPOS.ID, PATI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati mendorong agar penyusunan Rancangan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo lebih mengakomodasi aspirasi serta kebutuhan masyarakat. Salah satu persoalan yang menjadi perhatian adalah keterbatasan pemanfaatan tanah milik warga yang masuk kategori Lahan Sawah Dilindungi (LSD).

Hal tersebut disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pati Risma Ardhi Chandra saat menghadiri Forum Group Discussion (FGD) bersama Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) di Hotel New Merdeka Pati, Rabu (18/11/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri perwakilan Subdirektorat Bina Perencanaan Tata Ruang Daerah Wilayah II E, Direktorat Jenderal Tata Ruang, Kementerian ATR/BPN, serta Team Leader penyusunan teknis dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Ranperkada) RDTR Kabupaten Pati. Sejumlah kepala perangkat daerah terkait juga turut mengikuti pembahasan tersebut.

Baca juga:  Sam’ani Pantau Kegiatan Siskamling di Kudus

Dalam forum itu, Chandra mengatakan, selama ini banyak masyarakat mengeluhkan keterbatasan pemanfaatan lahan milik mereka, terutama untuk kebutuhan permukiman. Bahkan, tidak sedikit warga yang hanya memiliki satu bidang tanah dan berencana mewariskannya kepada anak-anak untuk dibangun rumah.

Namun, rencana tersebut terkendala karena lahan yang dimiliki masuk dalam kategori LSD sehingga pemanfaatannya harus mengikuti ketentuan tata ruang.

“Banyak aduan dari masyarakat. Tanah yang mereka miliki itu terkadang hanya satu-satunya. Rencananya diturunkan kepada anak untuk dibangun rumah, tetapi ketika masuk LSD, pemanfaatannya terkendala karena tidak sesuai dengan ketentuan tata ruang,” ungkap Chandra.

Selain untuk permukiman, aspirasi masyarakat juga berkaitan dengan kebutuhan lahan untuk pengembangan kegiatan industri. Menurutnya, kedua kepentingan tersebut perlu menjadi bahan pertimbangan dalam penyusunan rancangan RDTR agar penataan ruang di Sukolilo dan Tambakromo dapat sesuai dengan kondisi serta kebutuhan di lapangan.

Baca juga:  Guru PAUD Lintas Pulau Dilatih Berpikir Komputasional

“Banyak sekali aduan masyarakat terkait pemanfaatan lahan, baik untuk permukiman maupun industri. Karena itu, kami berdiskusi dengan jajaran ATR/BPN untuk membahas persoalan tersebut,” jelasnya.

Penyusunan rancangan RDTR Kecamatan Sukolilo dan Tambakromo sendiri digagas oleh Kementerian ATR/BPN. Dalam prosesnya, Pemkab Pati turut berperan aktif melalui koordinasi dan diskusi bersama jajaran kementerian guna menyampaikan berbagai persoalan pemanfaatan ruang yang berkembang di masyarakat.

Melalui pembahasan tersebut, Pemkab Pati berharap rancangan RDTR dapat disusun dengan mempertimbangkan kondisi riil wilayah.

Dengan demikian, penataan ruang tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dan mendukung pengembangan wilayah, tanpa mengabaikan perlindungan lahan pertanian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. (ida/rit)



TERKINI

Rekomendasi

...