JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus mendorong masyarakat untuk menggunakan BBM ramah lingkungan khususnya pertamax series. Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Permen LHK) Nomor 20 Tahun 2017 tentang Penerapan Bahan Bakar Standar Euro 4 (RON 92).
Kepala Dinas Energi Sumber Daya dan Mineral (ESDM) Jawa Tengah, Sujarwanto Dwi Atmoko mengatakan, saat ini konsumsi Pertamax di Jawa Tengah terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat menggunakan BBM ramah lingkungan semakin besar.
“Konsumsi Pertamax memang belum sebesar Pertalite, tapi terus meningkat dari tahun ke tahun, dan sekarang sudah diatas 10 persen,” katanya.
Sujarwanto mengakui, kondisi ekonomi saat ini berpengaruh pada pemilihan masyarakat dalam membeli bahan bakar minyak. Untuk itu, pemerintah terus meningkatkan sosialisasi ke masyarakat untuk tetap menggunakan BBM ramah lingkungan kendati ekonomi kurang baik.
“Sebenarnya kalkulasi keekonomian yang kita sodorkan, bahwa kalau pakai BBM dengan oktan number yang tinggi akan membuat mesin perawatan lebih murah,” ujar Sujarwanto.
Sujarwanto menegaskan, komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendorong penggunaan BBM ramah lingkungan juga ditunjukkan dengan mewajibkan seluruh kendaraan dinas menggunakan Pertamax. Hal ini juga sebagai salah satu upaya untuk menerapkan efisiensi dalam melakukan perawatan kendaraan milik Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
“Di jajaran mobil pemerintah kita menggunakan Pertamax, karena memiliki pembakaran yang sempurna dan perawatan lebih mudah,” tegasnya.
Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Jawa Tengah, Abdul Mufid mengatakan, sudah saatnya masyarakat menggunakan bahan bakar minyak (BBM) ramah lingkungan seperti Pertamax. Pasalnya, selama ini penggunaan BBM dengan RON rendah memberikan dampak terhadap polusi lingkungan yang cukup besar, meski harganya lebih murah.
“Harga murah kan selama ini karena disubsidi pemerintah. Tapi imbasnya terhadap pencemaran lingkungan cukup besar. Jadi sudah saatnya memang masyarakat gunakan BBM ramah lingkungan,” katanya.
Abdul Mufid juga menyayangkan sikap pemerintah yang tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan BBM ramah lingkungan. Padahal, pihaknya sangat mendukung penghapusan BBM dengan RON rendah yang seharusnya sudah dilakukan sejak 4 tahun yang lalu.
“Kami sebenarnya menyayangkan sikap pemerintah yang maju mundur menerapkan BBM yang ramah lingkungan. Karena mungkin mengambil kebijakan populis tapi tidak menguntungkan secara jangka panjang,” imbuhnya.
Menurut Mufid, penggunaan BBM ramah lingkungan juga akan membantu beban pemerintah yang selama ini memberikan subsidi cukup besar. Nantinya anggaran subsidi itu bisa dialihkan untuk sektor yang lebih tepat seperti pendidikan, pangan, dan sektor transportasi publik dan jaringan pengaman sosial.
“Saat ini pemerintah banyak meluncurkan program jaring pengaman sosial. Jadi subsidi bisa dialihkan ke sana yang lebih tepat sasaran,” ungkapnya
Untuk mengedukasi masyarakat semakin menggunakan BBM ramah lingkungan, dibutuhkan beberapa pendekatan. Diantaranya dengan memastikan kendaraan yang ada memenuhi standar penggunaan BBM ramah lingkungan.
“Selain itu pendekatan sistemnya, pemerintah harus menghapus BBM yang tidak ramah lingkungan dan mengantisipasi impactnya dengan memberikan subsidi tepat sasaran,” tegasnya.(aln)
