JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Sebuah unggahan di media sosial oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom (KGPAA) Hamangkunegoro atau putra mahkota Keraton Kasunanan Surakarta menjadi perbincangan luas di masyarakat.
Dalam unggahan Instagram Story yang viral, beliau menyampaikan ungkapan bernada kritik seperti “Nyesel Gabung Republik” dan “Percuma Republik kalau cuma untuk dibohongi”, yang memicu beragam reaksi dari publik.
Menanggapi polemik ini, pihak KGPAA Hamangkunegoro melalui pernyataan resmi yang disampaikan oleh Kanjeng Raden Arya (KRA) Dani Nur Adiningrat memberikan klarifikasi bahwa unggahan tersebut bukanlah bentuk ketidaksetiaan terhadap negara, melainkan kritik terhadap tata kelola pemerintahan saat ini.
“Ini bukan bentuk penyesalan terhadap keberadaan Republik, melainkan ekspresi kekecewaan terhadap kondisi bangsa yang dinilai tidak sesuai dengan nilai-nilai perjuangan para pendiri Republik,” ujar KRA Dani Nur Adiningrat, Senin (3/3).
Dalam pernyataan tersebut, dijelaskan bahwa unggahan KGPAA Hamangkunegoro berkaitan dengan isu-isu terkini, khususnya kasus yang melibatkan Pertamina, yang menjadi sorotan publik.
“Kritik ini disampaikan sebagai bagian dari kepedulian terhadap bangsa dan sebagai refleksi atas peran leluhur Kasunanan Surakarta dalam mendukung berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).” imbuh Dani.
Lebih lanjut, dalam klarifikasinya, pihak KGPAA Hamangkunegoro menegaskan bahwa kritik yang disampaikan adalah bagian dari hak setiap warga negara dalam sistem demokrasi. Kritik ini juga sekaligus mengingatkan pemerintah agar tetap berpihak kepada rakyat, menjaga transparansi, serta menegakkan nilai-nilai kejujuran dan keadilan dalam pemerintahan.
“Percuma Republik kalau membohongi. Demokrasi harus berpijak pada kejujuran. Rakyat berhak tahu kondisi bangsa yang sesungguhnya,” demikian penegasan dalam klarifikasi tersebut.
KGPAA Hamangkunegoro juga mengajak generasi muda untuk memahami sejarah, memiliki kesadaran sosial, serta menggunakan hak kritik dengan cara yang bijaksana dan konstruktif, tanpa anarki.
Pihaknya menegaskan bahwa mereka mendukung pemerintahan Prabowo-Gibran, terutama dalam upaya pemberantasan korupsi serta transparansi dalam tata kelola negara. Kritik yang disampaikan justru dimaksudkan sebagai pengingat agar pemerintah tetap berada pada jalur yang benar demi kemajuan bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Di akhir klarifikasi, kembali menegaskan bahwa mengkritik bukan berarti membenci negara, melainkan bentuk kecintaan dan tanggung jawab sebagai bagian dari bangsa Indonesia.
“Kami berdampingan dengan pemerintah, namun kami tetap mengkritik. Bukan karena benci, tapi karena kami mencintai negeri ini,”imbuhnya.
Sikap dan pernyataan KGPAA Hamangkunegoro ini diharapkan dapat dipahami secara utuh sebagai ajakan untuk membangun kesadaran berbangsa dan bernegara yang lebih baik, terutama bagi generasi muda Indonesia. (dea/rit)
