JATENGPOS.CO.ID, SOLO — Puluhan peternak ayam pedaging dan petelur se-Solo Raya menggelar aksi damai di kawasan Gladag, Solo, Selasa (7/7). Aksi yang diwarnai dengan mandi telur serta pembagian ayam hidup dan telur rebus ini dilakukan sebagai bentuk protes atas anjloknya harga jual komoditas tersebut yang jauh di bawah Harga Pokok Produksi (HPP).
Anggota Gabungan Peternak Rakyat Solo Raya, Parjuni, mengungkapkan bahwa kondisi yang dihadapi para peternak saat ini sudah sangat memprihatinkan. Harga ayam hidup di tingkat peternak merosot tajam hingga menyentuh angka Rp13.000 per kilogram.
Sementara itu, harga telur pasaran dari peternak hanya berkisar antara Rp17.000 hingga Rp18.000 per kilogram. Kondisi ini dinilai sangat merugikan mengingat HPP ideal untuk petelur saat ini berada di angka Rp23.000 per kilogram.
Menurut Parjuni, kerugian ini sudah berlangsung selama kurang lebih dua bulan terakhir. Dampak finansial yang dirasakan para peternak lokal tidak main-main, mulai dari ratusan juta rupiah hingga miliaran rupiah bagi pengusaha skala besar.
Melalui aksi pembagian ratusan ayam hidup dan puluhan kilogram telur rebus kepada warga yang melintas, serta aksi simbolis mandi telur mentah, mereka berharap suara para peternak dapat didengar oleh pemerintah pusat.
Peternak mendesak pemerintah untuk memperketat kebijakan dan menerapkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) secara tegas guna menjaga keseimbangan pasokan dan permintaan (supply and demand).
Salah satu poin krusial yang disoroti adalah regulasi impor Grand Parent Stock (GPS) atau bibit induk ayam tingkat tertinggi, karena kebijakan impor hari ini akan sangat memengaruhi stabilitas suplai dalam dua tahun ke depan. Peternak meminta pemerintah menyinkronkan kuota impor dengan data kebutuhan riil masyarakat yang tercatat di Badan Pusat Statistik (BPS).
Di sisi lain, Koordinator Lapangan aksi, Chris Handrika Imanuel Raharjo, menambahkan bahwa tekanan yang dialami peternak semakin berat akibat melonjaknya harga pakan ternak di pasaran. Para peternak menilai cakupan sektor peternakan di Indonesia sudah terlalu besar jika hanya menjadi bagian dari Kementerian Pertanian.
Oleh karena itu, jika permasalahan ini tidak kunjung selesai, mereka mengusulkan agar pemerintah membentuk Kementerian Peternakan tersendiri agar kebijakan sektor ini bisa dikelola secara lebih fokus dan protektif terhadap peternak rakyat. (dea/rit)
