JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Kabupaten Karanganyar mulai membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Kamis (12/11). Pembahasan ini menjadi langkah penting untuk melindungi lahan pertanian sekaligus menjaga ketahanan pangan daerah.
Ketua Pansus III DPRD Karanganyar, Latri Listyowati, menegaskan Perda LP2B harus segera disahkan karena merupakan amanah undang-undang. Tanpa perda tersebut, berbagai program dari pemerintah pusat yang berkaitan dengan pertanian dan ketahanan pangan tidak dapat diakses oleh daerah.
“Perda LP2B ini harus segera dilaksanakan, diperdakan, karena memang ini amanah undang-undang. Harus dilaksanakan. Nanti kalau tidak, program dari keseluruhan ini tidak bisa diakses dari pusat. Karena salah satu indikator program-program yang nanti akan direalisasi di pusat adalah Perda LP2B,” ujar Latri.
Menurutnya, LP2B juga menjadi upaya menjaga ketahanan pangan serta melindungi petani dan lahan pertanian agar tetap dipertahankan demi keberlanjutan produksi pangan. Lahan yang masuk dalam LP2B tidak boleh dialihfungsikan secara sembarangan.
“Jadi ini juga dalam rangka menjaga ketahanan pangan dan juga melindungi para petani maupun lahan-lahan LP2B yang harus dipertahankan untuk keberlanjutan ketahanan pangan dan juga perlindungan kepada pelaku,” katanya.
Setelah Raperda LP2B disahkan menjadi perda, Latri menyebut akan ada tindak lanjut berupa peninjauan kembali Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW). Setelah itu, pemerintah daerah akan melangkah ke penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di tiap wilayah atau kecamatan.
Langkah berurutan tersebut dinilai penting agar tidak terjadi gejolak di masyarakat akibat perubahan pengaturan tata ruang yang cukup signifikan setelah LP2B ditetapkan.
“Agar tidak terjadi gejolak, karena memang ada satu perubahan yang begitu signifikan setelah LP2B. Dan tentunya ini nanti harus segera ditindaklanjuti dengan RTRW, sehingga nanti istilahnya zona-zona ini jelas, tidak ada kegaduhan,” ujar Latri.
Sementara itu, Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Karanganyar, Feriana Dwi Kurniawati, menyampaikan terima kasih atas dukungan DPRD dan Bupati Karanganyar dalam penyusunan perda tersebut. Ia menilai Perda LP2B sangat penting dan mendesak untuk segera diwujudkan.
“Kami sangat berterima kasih didukung oleh Ibu Ketua Komisi B, Ibu Ketua Pansus, dan juga oleh Pak Bupati kemarin untuk mengadakan perda ini, karena memang perda ini sangat penting,” ujar Feriana.
Feriana menjelaskan, urgensi LP2B antara lain untuk menjaga ruang produksi pangan, sebagaimana disampaikan Ketua Pansus, serta mengendalikan perubahan penggunaan lahan pertanian. Tanpa perda, alih fungsi lahan dikhawatirkan semakin tidak terkendali.
“Meskipun kita tidak mencapai target yang diharapkan, kalau tidak ada perda ini, semakin tidak terkendali nanti perubahannya,” katanya.
Selain itu, Perda LP2B akan memberikan kepastian dalam pengaturan tata ruang, khususnya kepastian hukum, serta memperjelas dasar perlindungan lahan-lahan pertanian di Kabupaten Karanganyar.
“Kemudian pastinya memberikan kepastian dalam pengaturan tata ruang, khususnya kepastian hukum. Kemudian memperjelas dasar perlindungan lahan-lahan pertanian,” pungkas Feriana.
Melalui pembahasan Raperda LP2B ini, DPRD dan Pemerintah Kabupaten Karanganyar berharap lahan pertanian dapat terlindungi secara hukum, ketahanan pangan terjaga, dan pembangunan daerah tetap berjalan selaras dengan penataan ruang yang jelas. (yas/rit)
