JATENGPOS.CO.ID, SEMARANG – Kinerja fiskal Jawa Tengah hingga September 2025 menunjukkan arah positif. Peran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) menjadi kunci menjaga ketahanan ekonomi, mengendalikan inflasi, dan memperkuat kemandirian pelaku UMKM di daerah.
Sinergi antara pemerintah pusat dan daerah terlihat nyata dalam setiap program pembangunan. Belanja negara diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, mempercepat pembangunan infrastruktur, dan meningkatkan daya saing ekonomi lokal.
Kepala Bidang Pelaksanaan Anggaran (PPA) II Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah, Mahfud, menegaskan APBN terus menjadi instrumen adaptif dalam menghadapi dinamika ekonomi global.
“APBN hadir bukan hanya untuk menjaga stabilitas, tetapi juga menumbuhkan ekonomi rakyat, khususnya UMKM,” ujarnya.
Secara makro, inflasi Jawa Tengah per September 2025 tercatat stabil di angka 2,65 persen, sejajar dengan rata-rata nasional. Kabupaten Rembang menjadi daerah dengan inflasi tertinggi, sementara Kota Surakarta terendah. Kondisi ini menunjukkan pengendalian harga yang efektif di tingkat daerah.
Kesejahteraan petani juga membaik. Nilai Tukar Petani (NTP) naik menjadi 116,84, didorong oleh subsektor hortikultura dan tanaman pangan. Sementara Nilai Tukar Nelayan (NTN) meningkat tipis menjadi 100,37, menandakan penguatan ekonomi masyarakat pesisir.
Peningkatan ini tidak lepas dari peran APBN yang hadir melalui berbagai program belanja dan transfer ke daerah. Hingga September 2025, belanja negara di Jawa Tengah mencapai Rp76,32 triliun, atau 71,44 persen dari pagu anggaran.
Dari sisi pendapatan, realisasi APBN mencapai Rp82,40 triliun, atau 63,53 persen dari target. Penerimaan Pajak tercatat Rp34,01 triliun, Bea Cukai Rp42,16 triliun, dan PNBP Rp6,23 triliun yang bahkan melampaui target hingga 105 persen.
Transfer ke Daerah (TKD) juga menjadi penggerak utama fiskal daerah. Realisasi TKD mencapai Rp53,78 triliun atau 77,98 persen dari pagu, menopang Pendapatan APBD yang telah terealisasi Rp82,45 triliun dan Belanja Daerah sebesar Rp66,25 triliun.
Selain menjaga fiskal, Kementerian Keuangan Jawa Tengah turut memperkuat pelayanan ekspor-impor. Bea Cukai aktif mengedukasi importir agar patuh dalam melampirkan Surat Keterangan Asal (SKA) pada pengajuan dokumen impor untuk memperoleh tarif preferensi.
Kinerja pelayanan publik meningkat signifikan. Survei kepuasan pengguna jasa Bea Cukai menunjukkan nilai 3,80 dari skala 4, masuk kategori sangat baik. Peningkatan ini didorong inovasi layanan cepat dan pengawasan berbasis teknologi.
Di sisi lain, sektor riil juga terus diperkuat lewat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp34,72 triliun untuk 667 ribu debitur, serta Kredit Ultra Mikro (UMi) senilai Rp793 miliar untuk lebih dari 155 ribu pelaku usaha. Kabupaten Pati dan Brebes tercatat sebagai penerima terbesar.
Dengan capaian tersebut, APBN terbukti menjadi motor transformasi ekonomi di Jawa Tengah. Sinergi fiskal pusat dan daerah diyakini akan terus memperkuat pondasi ekonomi, membuka lapangan kerja baru, serta mendorong kemandirian UMKM menuju pertumbuhan berkelanjutan.(aln)
