JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pesatnya perkembangan ekonomi digital mendorong Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Kudus mengambil langkah progresif. Dalam Sensus Ekonomi (SE) 2026, BPS tidak hanya mendata perusahaan besar dan pelaku usaha konvensional. Pendataan kali ini diperluas untuk menjangkau para kreator konten, penjual online, afiliator, hingga pelaku ekonomi kreatif berbasis internet.
Kepala BPS Kudus, Eko Suharto, menjelaskan bahwa transformasi digital telah melahirkan banyak jenis pekerjaan baru. Aktivitas ini menghasilkan nilai ekonomi yang terus meningkat, namun belum sepenuhnya tercatat dalam sistem statistik nasional.
‘’Banyak masyarakat yang mendapatkan penghasilan dari aktivitas digital, seperti YouTube, TikTok, Instagram, hingga marketplace. Namun, fenomena ini belum seluruhnya terpotret lengkap dalam data statistik,’’ ujar Eko, baru-baru ini.
Sambung Eko, melalui Surat Edaran (SE) 2026, pemerintah berharap bisa mendapatkan gambaran akurat mengenai peta kekuatan ekonomi digital daerah. Saat ini, tahapan sensus telah dimulai dengan menyasar perusahaan-perusahaan besar, sektor perbankan, dan industri nasional di Kudus.
‘’Proses verifikasi rinci yang mencakup jumlah tenaga kerja, omzet, dan kondisi keuangan membuat kelompok ini didata lebih awal,’’ paparnya.
Lanjutnya, setelah fase tersebut rampung, BPS akan menerjunkan petugas untuk melakukan pencacahan lengkap langsung ke rumah-rumah warga. Petugas lapangan akan bergerak mulai pertengahan Juni hingga akhir Agustus 2026.
Langkah door-to-door ini sengaja dipilih untuk menjaring pelaku usaha digital yang tersembunyi. Menurut Eko, teknologi telah mengubah paradigma kerja masyarakat modern. Kini, banyak orang bisa meraup pendapatan signifikan dari rumah hanya bermodalkan ponsel dan koneksi internet.
‘’Kadang masyarakat melihat seseorang seperti tidak bekerja karena di rumah saja. Padahal mereka memiliki penghasilan dari platform digital atau jasa konten. Sektor informal digital inilah yang ingin kita potret,’’ tambahnya.
Kemudian data yang terkumpul, nantinya tidak hanya memetakan ekonomi digital, tetapi juga mengukur struktur usaha mikro, kecil, menengah (UMKM) hingga skala besar. Hasil akhir sensus akan menjadi basis data krusial bagi pemerintah dalam merumuskan kebijakan pembangunan ekonomi nasional.
Mengingat pentingnya agenda sepuluh tahunan ini, BPS Kudus terus menggencarkan sosialisasi. Eko menegaskan bahwa kejujuran dan partisipasi aktif masyarakat merupakan kunci utama.
‘’Semakin akurat informasi yang diberikan warga, semakin berkualitas pula kebijakan ekonomi yang akan dilahirkan pemerintah,’’ pungkasnya. (han/rit)