JATENGPOS.CO.ID, JAKARTA — Direktorat Jenderal Imigrasi menggandeng Fakultas Teknik Mesin dan Dirgantara Institut Teknologi Bandung (FTMD ITB) untuk menginisiasi Pagar Digital sebagai sistem pengawasan keimigrasian di wilayah perbatasan negara. Langkah ini diambil guna mengatasi keterbatasan pengawasan fisik di sepanjang garis perbatasan darat dan laut Indonesia.
Direktur Jenderal Imigrasi, Hendarsam Marantoko, menjelaskan bahwa ide kolaborasi ini muncul setelah dirinya menghadiri eksibisi pertahanan di Singapura beberapa bulan lalu. Ia menyayangkan belum adanya teknologi pengamanan perbatasan buatan anak bangsa, padahal SDM dalam negeri memiliki daya saing tinggi.
“Dari situlah saya terpikirkan untuk mencoba menggandeng kampus terbaik di Indonesia di bidang teknologi, untuk menginisiasi Pagar Digital, sistem pengamanan perbatasan dengan menggunakan drone. Kita ini punya 3.111 km wilayah perbatasan darat yang sangat luas dan rawan perlintasan ilegal,” ujar Hendarsam usai rapat pembahasan di Gedung Ditjen Imigrasi, Jakarta, Selasa (30/6).
Menurut Hendarsam, dari total 3.111 km perbatasan darat di Kalimantan, Papua, dan Nusa Tenggara Timur, saat ini baru tersedia 18 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) dan 38 Pos Lintas Batas (PLB). Dari jumlah tersebut, bahkan masih ada pos yang belum aktif atau terkendala perjanjian lintas batas.
Berdasarkan data Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI) Darat periode Januari hingga April 2026, volume pelintas resmi tercatat mencapai 679.867 orang. Namun, tantangan utama di lapangan adalah pengawasan pelintas ilegal di jalur-jalur tikus. Kondisi tersebut diperparah oleh keterbatasan infrastruktur digital, risiko keamanan personel di area konflik, serta kerentanan terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Pagar Digital ini kami prioritaskan pada wilayah darat di Kalimantan yang berbatasan dengan Malaysia, Papua yang berbatasan dengan Papua Nugini, dan Nusa Tenggara Timur yang berbatasan dengan Timor Leste. Sementara untuk wilayah laut, fokus diarahkan ke Kepulauan Riau, Batam, dan jalur penyeberangan sekitarnya, papar Hendarsam.
Teknologi yang akan dioptimalkan adalah drone hasil pengembangan ITB sejak 2019 yang diproduksi bersama PT Dirgantara Indonesia (PT DI). Menggunakan pasokan daya dari panel surya, drone ini dirancang mampu beroperasi nonstop 24 jam.
Sistem ini mengombinasikan dua jenis pesawat tanpa awak, yaitu Drone HALE (High-Altitude Long-Endurance) untuk pemantauan perimeter jarak jauh di ketinggian 1.000 meter, serta Drone Mantis untuk pendekatan taktis dan intersepsi visual jarak pendek.
“Pagar digital memang tidak secara fisik bisa menghentikan orang, tetapi memberikan kesadaran situasional secara real-time. Saat drone mendeteksi pergerakan di blind spot perbatasan, sistem langsung mengirimkan koordinat ke pos terdekat. Langkah ini bisa memangkas waktu respons patroli konvensional secara drastis,” jelasnya.
Penggunaan mata udara ini dinilai jauh lebih hemat dibandingkan mengoperasikan aset udara berawak. Dalam jangka panjang, program Pagar Digital diproyeksikan menjadi fondasi utama dalam membangun kemandirian siber di lingkungan keimigrasian nasional.
Kerja sama antara Imigrasi, ITB, dan PT DI adalah upaya kami untuk memastikan bahwa pengawasan kedaulatan negara tidak bergantung pada sistem asing, pungkas Hendarsam. (dea/bis)
