JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Forum Sedulur Maiyah Kudus edisi ke-104, digelar di Rumah Jabatan Wakil Bupati Kudus, Sabtu (11/7) malam, menjadi panggung refleksi tajam. Bertajuk “Ngatur Catur”, diskusi ini membedah carut-marut demokrasi, budaya politik, hingga arah peradaban Indonesia. Forum ini menghadirkan mantan Ketua BEM UGM Tiyo Ardianto dan Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi sebagai pembicara.
Dalam paparannya, Tiyo Ardianto mengajak audiens melihat persoalan bangsa dari akar paling mendasar, yakni cara berpikir. Ia menekankan bahwa pikiran keliru yang terus diulang akan memproyeksikan perkataan salah, tindakan, kebiasaan, hingga akhirnya mengkristal menjadi budaya dan karakter kolektif yang merusak peradaban.
Tiyo mencontohkan praktik korupsi di Indonesia yang kini patut direnungkan apakah sudah berevolusi dari tindakan individu menjadi sebuah kebudayaan sistemik.
‘’Dari tindakan bisa menjadi budaya. Kalau budaya itu terus berlangsung tanpa ada budaya tanding yang mampu memperbaikinya, maka akan berubah menjadi karakter,” ujar Tiyo.
Ia juga menyoroti sistem pemilu berbiaya tinggi dan sisa-sisa budaya feodal yang masih kuat dalam politik praktis. Hubungan politik hari ini, menurutnya, kerap lebih mengutamakan loyalitas personal atau kedekatan dengan penguasa ketimbang kompetensi.
Tiyo mengutip filsuf Plato yang mengingatkan bahwa demokrasi bisa menyimpang jika rakyatnya belum memiliki kecakapan politik dan literasi yang baik,’’Dalam demokrasi, rakyat harus cerdas. Kalau tidak, demokrasi hanya akan dikuasai oleh kelompok elite,’’ tegasnya.
Dalam kesempatan itu, sembari mengkritik fungsi kontrol trias politica yang belum berjalan optimal. Kendati kritis, ia mengajak masyarakat tetap optimistis dan memulai perubahan dari ruang lingkup terkecil, seperti membentengi diri dari polarisasi algoritma media sosial.
Di sisi lain, Anggota DPRD Kudus Kholid Mawardi memaknai tema “Ngatur Catur” sebagai metafora tata kelola pemerintahan. Menurut mantan aktivis Orde Baru ini, bidak catur tidak bergerak sendiri, melainkan diatur oleh masyarakat melalui mekanisme sistem perwakilan dalam pemilu.
Kholid juga membagikan kisah nostalgianya saat aktif di GMNI dan Partai Rakyat Demokratik (PRD) pada pertengahan 1990-an. Ia menceritakan betapa tingginya risiko represi aparat kala itu, mulai dari pembubaran demonstrasi hingga peristiwa Kudatuli 1996 yang memaksa para aktivis bergerak di bawah tanah.
Bagi Kholid, meski Reformasi 1998 berhasil menggulingkan rezim, banyak cita-cita perubahan yang belum sepenuhnya terwujud karena pergantian pemimpin tidak otomatis mengubah sistem secara menyeluruh.
‘’Maka saya menilai ruang-ruang kultural seperti Maiyah ini sangat krusial untuk menjaga nalar kritis, dan merawat optimisme bangsa,’’ pungkasnya. (han/rit)
