JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Pemkab Kudus terus mempererat tali silaturahmi sekaligus memperkuat koordinasi dengan jajaran pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) di seluruh wilayah Kabupaten Kudus. Langkah ini diambil guna mematangkan agenda strategis daerah, mulai dari persiapan Pemilihan BPD, Kepala Desa (Pilkades) 2027 hingga antisipasi bencana hidrometeorologi.
Bupati Kudus, Sam’ani Intakoris, menegaskan pentingnya konsolidasi sejak dini mengingat banyaknya tantangan lokal yang harus dihadapi bersama oleh pemerintah kabupaten dan desa.
Salah satu poin utama yang menjadi perhatian Pemkab Kudus adalah persiapan suksesi kepemimpinan desa pada tahun 2027 mendatang. Selain kesiapan teknis pelaksanaan Pilkades dan pengisian BPD, Pemkab Kudus juga mencermati pemenuhan hak dan tunjangan bagi para Kepala Desa serta anggota BPD.
‘’Kami terus melihat skema keuangan serta kemampuan fiskal desa maupun Kabupaten. Alhamdulillah, setelah diteliti kondisi keuangan kita mencukupi, meskipun situasinya relatif ketat (repet),’’ ujar Sam’ani.
Menghadapi perubahan cuaca dari kemarau panjang menuju musim penghujan, Bupati mengimbau seluruh pihak untuk meningkatkan kesiapsiagaan terhadap potensi bencana hidrometeorologi secara mandiri. Isu-isu lingkungan seperti pengelolaan sampah, ketahanan pangan lokal, hingga pemeliharaan jalan desa turut menjadi prioritas pembahasan.
Terkait keluhan infrastruktur di daerah rawan banjir, seperti usulan peninggian jalan desa, Bupati menekankan pentingnya kajian teknis yang matang sebelum eksekusi dilakukan.
‘’’Peninggian jalan tidak boleh dilakukan sembarangan tanpa kajian. Jangan sampai jalan ditinggikan, justru airnya beralih menggenangi rumah warga. Kita juga perlu mendorong usulan jangka panjang ke Pemerintah Pusat, seperti pembangunan embung dan normalisasi sungai,’’ terangnya.
Di tengah penyesuaian dan efisiensi anggaran daerah, Pemkab Kudus memastikan fungsi fasilitas publik utama tetap berjalan optimal. Selain itu, terkait penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat miskin (data desil), Pemkab Kudus berkomitmen mendampingi proses verifikasi di lapangan.
‘’Melalui sinergi admin desa, petugas PKH, dan TKSK yang berkoordinasi dengan Dinas Sosial P3AP2KB, Pemkab Kudus memastikan pendaftaran dan usulan data melalui DTKS/Pusdatin Kemsos berjalan akurat dan tepat sasaran,’’ pungkasnya. (han/rit)
