Pemkab Perkuat Kolaborasi Lintas OPD untuk Optimalisasi Posyandu


JATENGPOS.CO.ID, KUDUS – Sebanyak 791 pos pelayanan terpadu (posyandu) yang tersebar di 132 desa dan kelurahan se-Kabupaten Kudus, kini telah menjalankan enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM). Langkah transformasi pelayanan masyarakat di tingkat desa ini, diperkuat melalui Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pembina Posyandu Tingkat Kabupaten Kudus, di Pendapa Belakang Kabupaten Kudus, Rabu (18/11).

Ketua Tim Pembina Posyandu Kabupaten Kudus, Endhah Sam’ani Intakoris, menyampaikan bahwa penerapan enam bidang SPM merupakan konsep baru, yang menuntut sinergi lintas sektor. Saat ini, posyandu tidak lagi hanya berfokus pada sektor kesehatan, melainkan juga merambah bidang pendidikan, sosial, pekerjaan umum, perumahan rakyat, serta ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (trantibumlinmas).

‘’Kami duduk bareng dan jalan bareng dengan dinas terkait, seperti Dinas Kesehatan, PUPR, Dinas PMD, hingga Dinas Pendidikan. Nyatanya, 791 posyandu di Kabupaten Kudus sudah menjalankan enam SPM ini dengan baik, meski masih terus berproses,’’ ujarnya.

Baca juga:  Bupati dan DPRD Fokus Evaluasi Sampah hingga Dongkrak PAD

Dalam pertemuan tersebut, Endhah turut mengumumkan para pemenang lomba posyandu terbaik tingkat kabupaten, yakni perwakilan posyandu dari Kecamatan Jati, Kecamatan Kaliwungu, dan Kecamatan Jekulo. Ketiganya dinilai berhasil mengimplementasikan enam bidang SPM secara terstruktur di wilayah masing-masing.

Capaian ini melengkapi prestasi Kabupaten Kudus yang sebelumnya menyabet Juara I kategori Posyandu Terbaik tingkat kabupaten sekaligus tingkat kecamatan se-Jawa Tengah.

‘’Prestasi tingkat provinsi dan kabupaten ini menjadi pemicu semangat agar ke depan kualitas seluruh posyandu di sembilan kecamatan semakin merata dan menginspirasi desa-desa lainnya,’’ imbuhnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Kudus, Famny Dwi Arfana, menjelaskan bahwa rakor kali ini juga menekankan pentingnya tertib administrasi dan pelaporan melalui Sistem Informasi Lembaga Kemasyarakatan Desa (SILKD).

Baca juga:  Kantor DPRD Jepara Gelar Tes Usap, Hasilnya 16 Orang Positif

‘’Pembenahan dilakukan mulai dari aspek kelembagaan, kepengurusan, hingga pelaporan berjenjang pada akhir tahun dari tingkat desa, kecamatan, bupati, hingga gubernur,’’ tuturnya.

Famny menegaskan, perubahan paradigma posyandu yang mengacu pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2024 membuat posyandu tidak bisa lagi berjalan sendiri dengan mengandalkan sektor kesehatan semata.

‘’Butuh kolaborasi seluruh perangkat daerah. Misalnya di bidang pendidikan didukung Dinas Arsip dan Perpustakaan untuk literasi baca, sanitasi oleh Dinas PKPLH, hingga trantibum melalui poskamling. Jika enam SPM ini berjalan optimal, pemerintah desa maupun dinas teknis akan sangat terbantu dalam menuntaskan pelayanan dasar masyarakat,’’ pungkasnya. (han/rit)



TERKINI

Rekomendasi

...