JATENGPOS.CO.ID, SOLO – Kenaikan upah minimum sebesar 6,5% mulai Januari 2025 menjadi perhatian serius Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Solo. Sekretaris APINDO Solo, Wahyu Haryanto, menyebut bahwa keputusan tersebut memberatkan sebagian besar pengusaha, terutama di tengah ketidakpastian ekonomi saat ini.
“Kenaikan ini kami kembalikan kepada pengusaha. Jika ada keberatan, mereka dapat menyelesaikannya melalui jalur bipartit,” ujar Wahyu.
Menurutnya, 117 anggota APINDO Solo, yang terdiri dari perusahaan besar hingga pelaku UMKM, telah mendapatkan sosialisasi terkait kenaikan upah ini. Namun, apakah seluruhnya akan mengikuti aturan atau menyampaikan keberatan masih menjadi tanda tanya.
APINDO Solo juga tengah menjalin kolaborasi dengan Pemerintah Kota Solo melalui dinas-dinas atau OPD untuk menjalankan program yang mendukung pengusaha lokal dan perusahaan daerah. “Kami ingin APINDO tetap menjadi wadah bagi pengusaha dan mampu mendukung stabilitas ekonomi,” tambah Wahyu.
Sri Saptono Basuki, Sekretaris II APINDO Solo, menekankan pentingnya perhatian pada pola bisnis aglomerasi industri yang masih dominan. “Solo tidak bisa berdiri sendiri, harus berkolaborasi dengan daerah sekitar,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti perlunya relaksasi kebijakan dari pemerintah dan perbankan agar lebih bijaksana dalam membuat regulasi. “Saat ini banyak ketidakpastian karena regulasi sering berubah mendadak, ditambah momentum tahun politik. Semua stakeholder harus diajak berdiskusi,” ujarnya.
Bengawan Tedjohandoyo dari Luwes Grup menambahkan bahwa tidak hanya industri besar ekspor-impor yang terdampak, tetapi juga bisnis ritel lokal. “Bisnis ritel menghadapi tekanan dari persaingan dengan ritel online yang lebih sederhana dan murah, serta masuknya produk impor yang lebih kompetitif,” jelas Benk.
Ia juga mengkhawatirkan dampak kenaikan pajak menjadi 12%, yang dinilai akan memengaruhi banyak komponen operasional bisnis. “Kenaikan UMK menjadi momok bagi pengusaha. Namun, dengan kebijakan yang terukur, kami tetap optimis,” pungkasnya.
APINDO Solo berharap pemerintah dapat memahami kondisi rentan industri saat ini, terutama di tengah dinamika ekonomi global, dan mengambil kebijakan yang tepat untuk mendukung keberlanjutan dunia usaha. (Dea)