JATENGPOS.CO.ID SEMARANG – Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Heri Pudyatmoko, mendorong pengembangan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) agar mampu menggerakkan ekonomi masyarakat sesuai potensi masing-masing wilayah. Ia menekankan, keberhasilan program Presiden Prabowo Subianto tersebut tidak cukup diukur dari jumlah koperasi yang terbentuk atau gedung yang selesai dibangun, tetapi juga dari aktivitas usaha dan manfaat nyata bagi warga.
Hingga 12 Oktober 2026, sebanyak 5.427 dari total 8.523 KDKMP yang telah terbentuk di Jawa Tengah tercatat sudah beroperasi. Jumlah itu setara dengan sekitar 64 persen, sedangkan 3.096 koperasi lainnya masih dalam tahap persiapan.
Di sisi infrastruktur, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah mencatat 5.895 gedung KDKMP telah selesai dibangun seratus persen. Data tersebut menunjukkan bahwa kesiapan fisik telah berkembang, tetapi masih perlu diikuti percepatan operasional dan penguatan kegiatan usaha koperasi.
Heri menilai, pengembangan KDKMP perlu disesuaikan dengan karakteristik ekonomi, kebutuhan masyarakat, dan potensi unggulan setiap desa atau kelurahan. Dengan pendekatan tersebut, koperasi dapat menjalankan usaha yang relevan dengan kondisi setempat sekaligus membuka peluang ekonomi bagi warga.
“KDKMP jangan hanya menjadi tempat distribusi kebutuhan pokok. Koperasi harus bisa menjadi penggerak ekonomi masyarakat dengan mengembangkan usaha yang sesuai potensi wilayah masing-masing,” kata Heri.
Menurutnya, setiap wilayah memiliki peluang yang berbeda, mulai dari pertanian, peternakan, perikanan, perdagangan, hingga produk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM). Potensi tersebut dapat menjadi basis pengembangan usaha koperasi, sepanjang didukung perencanaan yang matang dan kebutuhan pasar yang jelas.
Heri juga menekankan pentingnya memastikan koperasi yang telah beroperasi benar-benar memiliki kegiatan usaha yang berjalan, pengelolaan yang profesional, serta manfaat yang dapat dirasakan anggota. Operasional koperasi perlu dibarengi tata kelola yang transparan dan akuntabel agar kepercayaan masyarakat tetap terjaga.
Sementara itu, koperasi yang masih dalam tahap persiapan perlu mendapat pendampingan sesuai kendala yang dihadapi. Pemerintah daerah bersama pihak terkait perlu memetakan kebutuhan masing-masing koperasi, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, permodalan, maupun kesiapan menjalankan usaha.
“Pembangunan gedung bukan tujuan akhir program. Infrastruktur yang telah tersedia harus dimanfaatkan secara produktif agar tidak menjadi aset yang kurang optimal karena kegiatan usaha belum berjalan,” ungkapnya.
Politisi Partai Gerindra ini berharap KDKMP dapat memperkuat hubungan ekonomi di tingkat lokal, termasuk membuka akses pasar bagi produk masyarakat dan menciptakan peluang usaha baru.
“Pengelolaan yang tepat dan berbasis potensi wilayah, koperasi diharapkan mampu berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan warga serta memperkuat perekonomian desa dan kelurahan,” pungkas Heri. (sgt)
