JATENGPOS. CO. ID, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyatakan komitmennya dalam mendukung program Sekolah Rakyat yang diluncurkan oleh Kementrian Sosial.
Sekretaris Daerah Sumarno mengatakan, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah berkoordinasi masalah tanah dan mengajukan proposal ke Kementrian Sosial.
“Informasi terakhir sudah dilakukan assessment terkait lokasi yang diajukan,” terang Sekda usai menghadiri Halal Bi Halal Paguyuban Pensiunan Pengelola Keuangan (P3K) Biro Keuangan Provinsi Jawa Tengah di Gedung Korpri Provinsi Jawa Tengah, Jalan Veteran No 1 A Kota Semarang, Rabu (16/04/2025).
Dikatakan Sekda, semua kabupaten/kota sudah mengajukan usulan. Saat ini, semua menunggu asessment dari Kementrian Sosial. Informasi terakhir, usulan tanah Pemprov di Salatiga yang akan segera dilakukan asessment.
Sekda menegaskan, jika sekolah rakyat yang digagas Kemensos akan ditujukan benar-benar untuk masyarakat miskin, sesuai dengan data dan kriteria. Oleh karenanya, pengawasan pelaksanaan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah, namun juga akan melibatkan masyarakat.
“Nantinya, untuk pendataan kami benar-benar mengharapkan masukan dari masyarakat, agar siswa yang masuk sesuai dengan harapan,” tegas Sekda.
Terkait database, Pemprov akan mempergunakan data kemiskinan yang dimiliki oleh Kemensos. Pendirian Sekolah Rakyat di Jawa Tengah juga didirikan sebagai upaya dalam pengentasan kemiskinan. Karenanya, database calon siswa juga mempergunakan data kemiskinan milik Kemensos.
Adapun terkait aset untuk lokasi, adalah menyangkut luas dan kepastian kepemilikan. Namun demikian, Pemprov Jateng sudah berupaya untuk memenuhi ketentuan tersebut melalui proposal, sebagaimana yang dipersyaratkan.
Berdasarkan laman Kemensos.go.id, Sekolah Rakyat ditargetkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026, tepatnya pada Juli 2025. Sementara itu, proses penerimaan peserta didik dan rekrutmen tenaga pendidik akan dimulai pada April 2025.
Peserta didik akan diseleksi melalui berbagai tahapan, termasuk seleksi administratif, di mana anak-anak yang berhak mendaftar adalah mereka yang termasuk dalam Desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).
Selanjutnya, calon siswa akan menjalani tes potensi akademik, psikotes, kunjungan rumah (home visit), wawancara dengan orang tua, serta pemeriksaan kesehatan. (*)
