JATENGPOS.CO.ID, KARANGANYAR – Partai Demokrat tengah dirundung prahara di tingkat pusat. Di Karanganyar, Partai Demokrat Karanganyar sudah menyatakan kesetiaannya terhadap kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dan menggelar doa bersama.
Pernyataan setia pada kepemimpinan AHY dipimpin oleh seluruh anggota DPRD Karanganyar Fraksi Demokrat seperti Leo Edi Kusumo, Karwadi, dan Supriyanto serta Ketua DPC Partai Demokrat, Tri Haryadi. Ditegaskan, DPC Partai Demokrat Karanganyar menolak partai berlambang mercy itu diobak-obok eksternal dan menegaskan Kongres Luar Biasa itu inkonstitusional.
Sebagai langkah perlindungan hukum, DPC Partai Demokrat Karanganyar menyerahkan dokumen resmi pengurus ke Polres Karanganyar, Rabu (23/3). Kepada wartawan, Anggota DPRD Karanganyar Fraksi Demokrat, Supriyanto menjelaskan, langkah itu diambil untuk antisipasi, jika ada hal-hal yang mengganggu DPC Partai Demokrat Karanganyar pasca KLB.
“Kita serahkan dokumen pengurus dan permohonan perlindungan hukum ke Polres, tadi disposisi diterima Kasat Intelkam Polres Karanganyar Teguh Sujadi,” jelas Supriyanto.
Sedangkan dalam kesempatan yang berbeda, DPC Partai Demokrat Karanganyar juga menggelar doa bersama yang diikuti sekitar 40 pengurus DPC Partai Demokrat dipimpin langsung Ketua DPC Tri Haryadi.
Menurut Tri Haryadi, doa bersama seluruh kader partai Demokrat itu bagian dari ikhtiar melawan kezaliman yang terjadi terhadap Partai Demokrat.
“Partai ini lagi mendapatkan cobaan, ujian. Kita yang di bawah ini mendoakan supaya ujian cobaan ini cepat berlalu, cepat selesai dan kembali pada patron partai Demokrat koalisi untuk rakyat,” ujar Tri Haryadi.
Menurut Tri Haryadi, segala tahapan langkah sudah seluruhnya dilakukan kader Partai Demokrat. Termasuk kader yang ada di Kabupaten Karanganyar.
Diantaranya, mendatangi Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menyerahkan surat keputusan serta surat kepengurusan partai Demokrat yang sah pada KPU.
Upaya ini untuk mengantisipasi munculnya oknum-oknum yang mengaku sebagai pengurus partai Demokrat.
“Hal yang wajar, ketika ada DPP tandingan mesti akan mempersiapkan kepengurusan ke tingkat daerah,” bebernya.(yas/rit)
