JATENGPOS.CO.ID, SRAGEN – Pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) sejumlah desa di Sragen menjadi sorotan, Rabu (19/10). Pasalnya, bimtek yang digelar di salah satu hotel di Solo menjelang pemilihan Kepala Desa (Pilkades). Bimtek yang digelar ini terkait Sipades dan Bumdes. Namun ada desa yang memutuskan untuk menunda pelaksanaan bimtek tersebut.
Sejumlah desa yang menggelar Bimtek pada Rabu ini berasal dari Kecamatan Gemolong, Gesi, Miri dan Tangen. Namun Desa Purworejo, Kecamatan Gemolong memilih menunda pelaksanaan bimtek pada bulan ini.
Sempat tersiar kabar bahwa pelaksanaan Bimtek untuk perangkat desa tersebut terkesan terburu-buru. Lantaran dilaksanakan sebelum pilkades, padahal keberadaan perangkat desa sangat diperlukan selama proses pilkades.
Kades Purworejo, Ngadiyanto yang akrab disapa Dipo saat dihubungi menyampaikan pihaknya memutuskan belum menggelar Bimtek pada bulan ini. ”Benar Gemolong ada sekitar 8 atau 9 desa yang ikut. Kalau tempatnya di Solo, jelasnya tidak tahu,” jelasnya.
Terkait kabar belum ada lampu hijau dari pimpinan, menjadi salah satu alasan belum menggelar bimtek. ”Lha karena itu tempat saya belum bimtek,” terang dia.
Lantas Camat Gemolong, Ancil Sudarto saat dihubungi soal bimtek, justru tidak tahu menahu terkait pelaksanaan bimtek perangkat desa. ”Maaf, kami malah belum pernah rembugan terkait bimtek, bisa dikonfirmasi dengan PMD,” ujar Ancil saat dihubungi lewat pesan singKAT.
Sementara Camat Miri, Rudi Hartanto menjelaskan Bimtek untuk perangkat desa ini cukup penting. Ada dua bimtek yang krusial. Yakni terkait Sistem Informasi PengelolaanAset Desa (Sipades) dan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). ”Di Miri diikuti 10 Desa, termasuk yang menggelar Pilkades 1 Desa Gilirejo Baru,” jelasnya.
Terpisah, Camat Gondang Guntur Rilo Subroto menyampaikan wilayah Kecamatan Gondang dan kecamatan lainnya seperti Sumberlawang Mondokan dan Sambungmacan sudah menggelar bimtek pekan lalu. Bimtek sendiri dibagi menjadi dua tema, sama seperti penjelasan Camat Miri.
Dia menerangkan untuk BUMDes diikuti oleh Sekretaris Desa (Sekdes). Sedangkan untuk bimtek aplikasi Sipades diikuti oleh admin desa. Tergantung masing-masing desa menunjuk petugas. Bisa dari Kaur Kesra, Kaur umum dan sebagainya. Namun yang jelas diberangkatkan 2 perangkat desa.
Pihaknya menerangkan Sipades sangat urgent karena itu merupakan program aplikasi baru. Sehingga menurutnya harus dikenalkan ke admin desa. Sedangkan untuk BUMDes, arahnya untuk pemberdayaan desa.
Perihal ada desa yang tidak memberangkatkan, pihaknya tidak mempersoalkan. ”Kalau tidak mengikuti bimtek ya mangga, Karena sudah ada anggarannya. Kalau tidak ikut anggaran yang ada dimasing-masing desa masu silpa. Menurut saya penting daripada 2023 nanti kebingungan, karena anggarannya ya ada di masing-masing desa,” ujarnya. (ars)
